Perda Disabilitas DIY Yogyakarta: Isi Perda 5/2022, Aturan Pelaksana, dan Hak Pendidikan

Peraturan Disabilitas yang Berlaku di DIY Saat Ini

Banyak orang tua di Yogyakarta mencari "Perda disabilitas DIY" karena ingin tahu apa yang menjadi hak anaknya di tingkat daerah. Jawabannya bukan satu dokumen. Ada beberapa peraturan yang saling melengkapi, mulai dari undang-undang nasional sampai peraturan gubernur. Masalahnya, sebagian artikel di internet masih mengutip aturan lama yang sudah dicabut. Karena itu, tabel di bawah hanya memuat peraturan yang statusnya kami cek langsung di JDIH BPK.

Sebelum membaca tabel, perlu dipahami istilahnya. Perda (peraturan daerah) dibuat pemerintah provinsi bersama DPRD, sedangkan Pergub (peraturan gubernur) dibuat gubernur untuk menjalankan perda. Keduanya berlaku untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten dan kota di DIY dapat memiliki peraturan sendiri yang tidak dibahas di artikel ini.

Peraturan disabilitas yang relevan bagi warga DIY (status per 11 Oktober 2026)

Peraturan	Judul singkat	Ditetapkan	Status di JDIH BPK
UU 8/2016	Penyandang Disabilitas	15 April 2016	Berlaku, mencabut UU 4/1997
Perda DIY 5/2022	Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	20 Mei 2022	Berlaku, mencabut Perda DIY 4/2012
Perda DIY 3/2022	Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa	16 Maret 2022	Berlaku
Pergub DIY 87/2024	Peraturan Pelaksanaan Perda DIY 5/2022	11 Desember 2024	Berlaku
Pergub DIY 7/2025	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas DIY 2024 sampai 2027	7 Februari 2025	Berlaku
Perda DIY 4/2012	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	2012	Dicabut oleh Perda DIY 5/2022

Daftar ini sengaja dibatasi pada peraturan yang paling sering dibutuhkan keluarga. Untuk gambaran hak anak secara nasional, baca juga hak anak berkebutuhan khusus dan penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2011 yang mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dari Perda 4/2012 ke Perda 5/2022: Apa yang Berubah?

DIY sudah lama punya perda disabilitas. Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas lahir sebelum UU 8/2016 terbit. Setelah undang-undang nasional berganti, aturan daerah perlu disesuaikan. Hasilnya adalah Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Mei 2022.

Pasal 108 Perda 5/2022 menyatakan bahwa dengan berlakunya perda tersebut, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". Jadi, bila Anda menemukan brosur, artikel, atau surat yang masih menyebut Perda 4/2012 sebagai aturan berlaku, informasi itu sudah usang.

Ada satu ketentuan peralihan yang penting. Pasal 107 Perda 5/2022 menyebut semua peraturan gubernur yang merupakan pelaksanaan Perda 4/2012 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda 5/2022. Salah satu contohnya adalah Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yang dasar hukumnya mencantumkan Perda 4/2012. JDIH BPK masih mencatat pergub ini berstatus berlaku tanpa keterangan pencabutan. Namun, karena ketentuan peralihan itu bersyarat, bagian yang bertentangan dengan aturan baru tidak lagi dapat dipakai.

Pasal 106 Perda 5/2022 meminta peraturan gubernur pelaksananya ditetapkan paling lama enam bulan sejak perda diundangkan. Dalam kenyataannya, Pergub DIY 87/2024 sebagai peraturan pelaksana baru ditetapkan pada 11 Desember 2024. Ini catatan faktual dari tanggal di kedua naskah, bukan penilaian atas kinerja siapa pun.

Hak Penyandang Disabilitas dalam Perda DIY 5/2022

Pasal 4 Perda 5/2022 menyebut ragam penyandang disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Ragam ini dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama, dan ditetapkan oleh tenaga medis sesuai peraturan perundang-undangan. Penjelasan tiap ragam ada di artikel jenis disabilitas.

Pasal 5 ayat (1) kemudian merinci 22 hak penyandang disabilitas. Daftarnya mengikuti pola UU 8/2016, yaitu hak:

• hidup, bebas dari stigma, privasi, serta keadilan dan pelindungan hukum;
• pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
• kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
• kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, dan pelindungan dari bencana;
• habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, serta pendataan;
• hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
• berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
• berpindah tempat dan kewarganegaraan;
• bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ayat (2) pasal yang sama menambahkan hak khusus bagi perempuan dengan disabilitas, misalnya hak atas kesehatan reproduksi. Pasal 6 lalu menyebut 17 aspek tempat pemerintah daerah menjalankan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak itu, di antaranya keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, komunikasi dan informasi, serta perempuan dan anak.

Satu contoh dari aspek keadilan: Pasal 8 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan. Bantuan ini mencakup masalah perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Program bantuan lain dari pemerintah pusat dan daerah dirangkum di program pemerintah untuk penyandang disabilitas.

Aspek Pendidikan dalam Perda DIY 5/2022

Bagian ketiga Perda 5/2022 (Pasal 10 sampai Pasal 15) mengatur aspek pendidikan. Pasal 10 ayat (3) menyebut penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa pendidikan khusus merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas, sehingga keluarga dapat menimbang sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa.

Pasal 12 ayat (1) memuat daftar langkah pemerintah daerah di bidang pendidikan. Ringkasnya:

Langkah pemerintah daerah menurut Pasal 12 ayat (1) Perda DIY 5/2022

Huruf	Isi ketentuan	Artinya bagi keluarga
a	Mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun	Anak termasuk sasaran wajib belajar, sama dengan anak lain
b	Mengutamakan peserta didik bersekolah di lokasi terdekat dari tempat tinggal	Ayat (2) menambahkan pertimbangan fasilitas yang ramah disabilitas
c	Memfasilitasi ijazah pendidikan dasar dan menengah lewat program kesetaraan	Ada jalan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal
d, e, f	Beasiswa, biaya pendidikan, dan jaminan pendidikan khusus	Rinciannya diatur Pergub 87/2024
i	Memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas	Ayat (3): dari PAUD sampai pendidikan tinggi
j	Memfasilitasi lembaga pendidikan menyediakan akomodasi yang layak	Ayat (4): anggaran, sarana, tenaga pendidik, kurikulum, terapis, asrama
k	Menjamin pilihan bagi peserta didik dengan disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif	Sekolah inklusif adalah pilihan yang dijamin

Dua pasal berikutnya pendek tetapi penting. Pasal 13 berbunyi: "Setiap lembaga pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas." Pasal 14 menyebut setiap lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta bersifat afirmatif.

Pasal 15 menyentuh hal yang sering dialami anak berkebutuhan khusus, yaitu perundungan. Pemerintah daerah melakukan edukasi kepada penyelenggara pendidikan, guru, dan peserta didik tentang pencegahan perundungan, yang meliputi perundungan fisik, psikis, verbal, sosial, dan/atau siber. Ayat (3) menyebut pemerintah daerah membangun mekanisme pengaduan secara berjenjang untuk melindungi peserta didik penyandang disabilitas dari perundungan.

Perlu dicatat, perda tidak merinci bentuk layanan untuk tiap anak. Rinciannya bergantung pada asesmen kebutuhan dan kesepakatan dengan sekolah. Gambaran prosesnya dapat dibaca di asesmen ABK dan program pembelajaran individual.

Isi Pergub DIY 87/2024 sebagai Aturan Pelaksana

Pergub DIY Nomor 87 Tahun 2024 dibuat untuk menjalankan beberapa pasal Perda 5/2022 yang meminta pengaturan lebih lanjut. Pasal 3 menyebut ruang lingkupnya meliputi penyediaan bantuan hukum, akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, jaminan kesehatan, dan penghargaan. Pergub ini juga memuat ketentuan sanksi administratif.

Pendidikan: jaminan biaya, ULD, guru, dan insentif

Pasal 5 Pergub 87/2024 menyebut pemenuhan hak pendidikan terdiri atas empat hal: jaminan pendidikan khusus, unit layanan disabilitas, fasilitasi penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta fasilitasi pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

• Bantuan biaya pendidikan. Pasal 6 menyebut jaminan pendidikan khusus diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan pada tingkatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pasal 8 menyebut bantuan diutamakan untuk pembelian buku dan alat tulis, dan dapat dipakai untuk makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
• Syarat penerima. Pasal 9 mensyaratkan status peserta didik penyandang disabilitas, orang tua atau wali tidak mampu, tercatat sebagai penduduk DIY dengan Kartu Keluarga atau KTP, dan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari lembaga pemerintah lain.
• Unit Layanan Disabilitas. Pasal 11 menyebut pembentukannya dilakukan melalui penguatan fungsi perangkat daerah di bidang pendidikan, untuk mendukung pendidikan inklusif pada PAUD formal, pendidikan dasar, dan menengah.
• Guru dan insentif. Pasal 14 menyebut fasilitasi tenaga pendidik antara lain melalui penyediaan guru pendidikan khusus dan pelatihan. Pasal 15 menyebut insentif dapat berupa honor atau pelatihan guru pendamping khusus.

Pasal 13 Pergub ini menyebut ULD dapat melibatkan dokter, psikolog klinis, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, ahli pendidikan luar biasa, ahli pendidikan inklusif, dan praktisi bahasa isyarat atau braille. Bila anak Anda didampingi guru di kelas, pahami juga beda guru pembimbing khusus dan shadow teacher.

Sanksi administratif

Bab sanksi dalam Pergub 87/2024 menjalankan Pasal 105 Perda 5/2022. Pasal 22 Pergub mengulang kewajiban setiap lembaga pendidikan menerima peserta didik penyandang disabilitas, lalu menetapkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis bagi yang melanggar. Pasal 23 dan 24 mengatur kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit 2 persen bagi perusahaan daerah dan 1 persen bagi perusahaan swasta dari jumlah pegawai atau pekerja.

Sanksi bagi lembaga pendidikan dalam pergub ini sebatas teguran. Jadi, jalur yang paling realistis bagi orang tua tetap dialog, permohonan tertulis, lalu pengaduan ke dinas. Bantuan lain yang dapat diajukan keluarga dijelaskan di cara mengajukan bantuan pemerintah untuk anak disabilitas.

Perda DIY 3/2022 tentang Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Selain perda umum, DIY punya perda yang khusus mengatur sekolah, yaitu Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022. Pasal 5 menyebut peserta didik berkebutuhan khusus dalam perda ini meliputi penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik), anak dengan potensi kecerdasan, dan anak dengan bakat istimewa.

Pembagian kewenangan perlu dipahami. Pasal 8 menyebut pemerintah provinsi berwenang menyelenggarakan pendidikan pada sekolah khusus dan satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif. Untuk jenjang PAUD dan pendidikan dasar, Pasal 9 menyebut pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat memberi fasilitasi, misalnya penyediaan guru pembimbing khusus dan sarana prasarana. Artinya, urusan SD dan SMP umumnya ditanyakan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan SMA, SMK, dan SLB ke dinas pendidikan provinsi.

• Peran orang tua (Pasal 11). Orang tua berperan mengupayakan hak pendidikan anak, mendukung sekolah, berkonsultasi dengan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, psikolog, tenaga kesehatan, atau guru pembimbing khusus, serta memberi saran dan kritik kepada sekolah maupun pemerintah daerah.
• ULD Bidang Pendidikan (Pasal 15). Dibentuk pemerintah daerah di bawah perangkat daerah urusan pendidikan, dengan fungsi antara lain meningkatkan kompetensi guru, pendampingan peserta didik, menyediakan media pembelajaran dan alat bantu, deteksi dini dan intervensi dini, data dan informasi, serta layanan konsultasi. Pasal 78 meminta unit ini dibentuk paling lambat dua tahun sejak perda diundangkan.
• Penerimaan di SMA/SMK inklusif (Pasal 50). Satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa kriteria hambatan atau kebutuhan khusus tertentu. Sekolah yang tidak menerima karena alasan tertentu harus lebih dahulu berkoordinasi dengan perangkat daerah.
• Sanksi (Pasal 76). Sekolah yang tidak menjalankan kewajiban menerima peserta didik sebagaimana Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

Untuk perbandingan lebih rinci antara model sekolah, baca perbedaan sekolah inklusi dan SLB. Bila Anda tinggal di Sleman, informasi praktis tersedia di halaman sekolah inklusi Sleman.

Hubungan Perda DIY dengan UU 8/2016

Perda daerah tidak berdiri sendiri. Dasarnya adalah UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang di JDIH BPK tercatat mencabut UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Banyak ketentuan Perda 5/2022 mengikuti rumusan undang-undang ini, sehingga keduanya enak dibaca berdampingan.

Ketentuan pendidikan di UU 8/2016 dan padanannya di aturan DIY

UU 8/2016	Isi	Padanan di DIY
Pasal 10 huruf a	Hak pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang secara inklusif dan khusus	Perda 5/2022 Pasal 10 dan 11
Pasal 10 huruf d	Hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik	Perda 5/2022 Pasal 12 ayat (1) huruf j dan ayat (4)
Pasal 40 ayat (3) dan (4)	Wajib belajar 12 tahun dan pengutamaan sekolah dekat tempat tinggal	Perda 5/2022 Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b
Pasal 42 ayat (1)	Pemda wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas	Perda 3/2022 Pasal 15, Pergub 87/2024 Pasal 11

Bila sebuah ketentuan belum dirinci di tingkat daerah, undang-undang dan peraturan pelaksana nasionalnya tetap berlaku. Sebaliknya, perda tidak boleh mengurangi hak yang sudah dijamin undang-undang.

Yang Bisa Dilakukan Orang Tua di DIY

Mengetahui isi perda berguna bila dipakai dengan tenang dan terarah. Berikut langkah praktis yang dapat ditempuh keluarga, disusun dari ketentuan yang sudah dibahas:

1. Kenali jenjang dan kewenangan. PAUD, SD, dan SMP umumnya ditangani dinas pendidikan kabupaten/kota. SMA, SMK, dan SLB ditangani dinas pendidikan DIY. Mengetahui ini menghemat waktu saat bertanya atau mengadu.
2. Siapkan dokumen. Hasil pemeriksaan tenaga medis atau psikolog, laporan perkembangan, serta Kartu Keluarga atau KTP DIY bila ingin mengajukan bantuan biaya pendidikan sesuai Pasal 9 Pergub 87/2024.
3. Bicarakan kebutuhan anak dengan sekolah. Rujuk Pasal 13 dan 14 Perda 5/2022 dengan sopan. Banyak sekolah sebenarnya mau menerima, tetapi butuh kejelasan tentang dukungan yang diperlukan. Tips komunikasinya ada di peran orang tua dalam pendidikan inklusi.
4. Minta jawaban tertulis bila ditolak. Penjelasan tertulis membantu memastikan alasannya, lalu dapat Anda bawa ke dinas pendidikan sesuai jenjang.
5. Hubungi Unit Layanan Disabilitas atau dinas pendidikan. Unit ini berfungsi memberi konsultasi dan pendampingan menurut Perda 3/2022. Tanyakan langsung apakah layanan tersebut sudah berjalan untuk jenjang anak Anda.
6. Lengkapi administrasi disabilitas. Bila dibutuhkan untuk layanan lain, pelajari cara membuat kartu disabilitas.
7. Cari pendampingan. Organisasi penyandang disabilitas, yayasan pendidikan, dan lembaga bantuan hukum dapat membantu menyusun surat atau mendampingi pertemuan. Pasal 8 Perda 5/2022 juga mewajibkan pemerintah daerah menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Bagi keluarga muslim, memperjuangkan pendidikan anak adalah bagian dari amanah. Aturan memberi pijakan, tetapi kerja sama yang baik dengan guru sering lebih menentukan keberhasilan anak di sekolah. Bila Anda mencari lembaga pendidikan inklusif di Yogyakarta, kenali juga yayasan ABK di Yogyakarta.

Hal yang Tidak Diatur atau Perlu Dicek Sendiri

Agar tidak salah paham, berikut beberapa batas yang perlu diketahui:

• Perda tidak menentukan sekolah tertentu untuk anak tertentu. Perda mengatur kewajiban umum. Penempatan, bentuk dukungan, dan program belajar ditentukan lewat asesmen dan kesepakatan.
• Besaran bantuan biaya pendidikan tidak tertulis di pergub. Pergub 87/2024 mengatur syarat dan peruntukan, sedangkan kuotanya ditentukan perangkat daerah di bidang pendidikan. Tanyakan jadwal dan besaran ke dinas terkait.
• Kabupaten dan kota dapat punya aturan sendiri. Artikel ini membahas aturan tingkat provinsi DIY. Cek juga JDIH kabupaten atau kota tempat Anda tinggal.
• Status peraturan dapat berubah. Pengecekan kami dilakukan 11 Oktober 2026. Sebelum mengutip pasal dalam surat resmi, buka kembali halaman peraturan di JDIH BPK atau JDIH Pemda DIY.

Untuk memahami istilah dasarnya, baca juga pengertian penyandang disabilitas dan fungsi kartu disabilitas.

Bacaan Terkait